NTB Darurat Pengangguran Pak Gubernur?
 |
| Oleh : Suaeb Qury, Ketua LTN NU NTB |
Opini : Memulai dari mana Gubernur NTB, menjawab jumlah pengangguran yang semakin bertambah. Bukannya malah menurun dan semua itu disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan.
Menguji keseriusan Dr.Zul untuk menjawab tantangan besar, meyiapkan lapangan kerja bagi lulusan SMK dan Diploma. Tentu, bukanlah hal yang mudah. Apa yang terjadi hari ini dan kedepan, bisa saja bertambah lagi.
Lihat saja kenyataan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, baru saja dibuka informasi peluang kerja di bursa kerja yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja NTB bekerja sama dengan sejumlah perusahaan di Kota Mataram, ternyata diserbu oleh para pelamar yang mencapai puluhan ribu orang.
Apa yang terjadi dengan NTB hari ini? Begitu ada bursa kerja yang dibuka, hanya bisa menampung rata-rata tenaga kerja dan karyawan yang diambil oleh perusahaan, tidak lebih dari pekerja, seperti clening servis, SPG, dan sekretaris serta jabatan sebagai meneger promosi dan konsultan.
Maka tidak salah Gubernur NTB, berkata" jangan menjadi penonton di negeri sendiri", bila saja betul akan dibuka perusahaan dan industri berskala besar beroperasi di NTB. Mampukah generasi Emas NTB kedepan menjadi bagian dari unsur yang menentukan dan bekerja.
Dan berkaca dari apa yang dirilies oleh Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, bahwa jumlah pengangguran di NTB dalam satu tahun terakhir bertambah sebanyak 1.260 orang, karena masih terbatasnya kesempatan mendapatkan peluang kerja sesuai dengan bidangnya.
Memang butuh waktu yang panjang, jika saja program industrialisasi, seperti yang diharapkan Gubernur NTB. Untuk bisa menjawab peluang kerja yang masih terbatas, tapi kebutuhan buat hari ini dan tahun berikutnya Pak Gubernur? Dan jangan sampai juga jumlah pengangguran akan semakin bertambah lagi.
Apa mungkin juga dalam dua tahun atau empat tahun kedepan bisa menjawab harapan masyarakat NTB. Apa yang tertuang dalam Misi Gubernur NTB mewujudkan NTB "sejahtera dan mandiri ".
Melihat kenyataan yang sudah berjalan selama kurung waktu satu tahun lebih kepemimpinan pasangan Dr. Zul -Dr. Rohmi, sudah meletakkan pondasi yang kuat untuk NTB. Pondasi itu bernama program unggulan yang berorentasi pada industrialisasi dan penyediaan lapangan kerja bagi para mahasiswa yang dikirim keluar Negeri.
Bukan itu saja, membangun optimisme untuk generasi yang berorentasi pada interprerner dan usaha -usaha kecil menegah belum bisa terjawab. Untung saja kemandirian para pengusaha muda NTB, masih bisa kuat dan bertahan.
Ternyata di era Dr. Zul salalu absen merespon, apalagi bisa sporting dan berpihak pada usaha dan karya serta penyertaan modal bagi usaha kecil dan menengah. Dan untung saja, ada bekas dari TGB menghidupkan usaha-usaha anak Muda NTB mulai tumbuh dan berjamur di beberapa tempat di sudut kota dan Desa.
Dan semua itu masih bisa eksis dan bertahan. Itu semua manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan dapat mempekerjakan orang banyak. Program 1000 wirausaha muda di era TGB juga mampu menggerakan sektor riel dan pendapatan ekonomi masyarakat .
Lalu bagaimana dengan sekarang?
Bukankah masalah besar datang dan dihadapi NTB, kedepan dan hari ini adalah tingkat penggangguran yang cukup tinggi dan dialamatkan pada TPT tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen. Dan begitu juga dengan TPT tertinggi terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 6,66 persen, diikuti sekolah menengah umum sebesar 6,07 persen.
Sudah saatnya Gubernur NTB, pro rakyat dan lebih khusus lagi kebijakan anggaran, haruslah berorentasi pada penenpatan kerja dan lapangan pekerjaan buat para pendidikan tamat SMK dan Diploma I sampai III, agar penganggran tidak semakin bertambah.
Berbanding terbalik dengan data yang dirilies Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi NTB yang cukup mengembirakan tumbuh sebesar 6,26 persen, semuanya ditopang oleh sektor konstruksi, dengan kontribusi sebesar 29,41 persen dan sektor Industri Pengolahan. Kontribusinya mencapai 56,31 persen.
Jika pertumbuhan ekonomi NTB yang mengalami lompatan cukup maju, maka sudah barang tentu, menggerakkan dan menyediakan lapangan kerja bisa dilakukan oleh Gubernur. Dengan modal progran prioritas indusrialisasi, infrastruktur dan revitalisasi posyandu serta 99 destinasi pariwisata berbasis desa.
Tentu ini sejalan dengan amana UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kesejahteraan”. Jika tidak bisa dilakukan oleh Gubernur NTB, maka akan menjadi beban dan menjadi kewajiban bagi pemangku kebijakan, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota se NTB.
Menjawab amanat UUD 1945 pasal 27 dan harus ada upaya nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yakni bagaimana"menyiapkan generasi dan menyediakan lapangan kerja", hanya bisa dengan cara bersinergi dan secara terpadu melakukan kontak kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Disamping itu juga, pemerintah memfasilitasi dan memperbanyak pelatihan-pelatihan, khususnya bagi lulusan SMK agar mereka lebih kompeten. Dan belum lagi tuntutan itu datang dari puluhan ribu sarjana lulusan perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di NTB.
Jika tidak tantangan kedepan yang cukup kompotitif, dan semakin terbukannya peluang bagi orang luar. Untuk mengambil bagian, bila saja secara kualitas dan sumberdaya tidak dipersiapkan lebih awal.
Maka jawabanya adalah sektor industri dan inovasi lokal yang berbasis desa harus didorong pengembangannya menjadi industri yang bernilai tinggi dan bermutu. Dan potensi sumberdaya lokal yang sudah dimiliki oleh NTB, seperti hasil pertanian dan kelautan (jagung, ikan dan ubur-ubur serta rumput laut) menjadi andalan industrialisasi untuk menggerakkan ekonomi dan lapangan kerja.
Semoga saja, hari ini dan kedepan mimpi besar mewujudkan NTB sejahtera dan mandiri, bukan sekedar mimpi belaka. Melainkan menjadi kenyataan, damana rakyat nyabl bisa bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan.
Wallahu'alam bisaawab.
Post a Comment