Lombok Utara
Sosial
Lombok Utara (Bumigoranews.com) - Mewujudkan Desa yang inklusif dan responsif gender Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa masih sangat terbatas sehingga cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinal lainnya. Karena selama ini belum minimnya keterlibatannya dalam proses perencanaan di desa untuk menyuarakan kebutuhuan dasar mereka.
Atas dasar itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Lombok Utara. Sekolah tersebut terselenggara atas kerjasama SEKNAS FITRA dengan KOMPAK, Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat.(12/12/2019).
Salah satu warga setempat, Fitriana, mengaku bermanfaat untuk dirinya dan juga warga, baginya berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran “jujur, kami sebelumnya tidak tahu apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar ini kami jadi paham” ungkapnya.
Lanjut Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD
“Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di Desa” tambahnya.
Sekolah Anggaran Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di Desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif.
Sementara itu Hamdi, Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa menegaskan Sekolah Anggaran Desa ini merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas.
“Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa”tuturnya.
Lebih lanjut Hamdi menerangkan Sekolah Anggaran Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, Penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa, baginya Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran Desa yang selama ini tidak pernah disentuh.
“kedepan kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh”.imbuhnya.
“selama ini stigma tentang difabel ini kan selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreatifitas”tutup Hamdi (wldn).
Fitra NTB Gelar Diskusi Publik, Hamdi : Kedepan Kita Suarakan Hak-Hak Masyarakat Yang Belum Tersentuh
 |
| Foto : Suasana Sekolah Anggaran Desa di Kabupaten Lombok Utara (Bumigoranes.com/wldn). |
Lombok Utara (Bumigoranews.com) - Mewujudkan Desa yang inklusif dan responsif gender Keterlibatan warga dalam perencanaan penganggaran di beberapa desa masih sangat terbatas sehingga cenderung menghasilkan dokumen penganggaran yang tidak mengakomodir kebutuhan warga, terutama kebutuhan warga miskin, perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok termarjinal lainnya. Karena selama ini belum minimnya keterlibatannya dalam proses perencanaan di desa untuk menyuarakan kebutuhuan dasar mereka.
Atas dasar itu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB menyelenggarakan Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Lombok Utara. Sekolah tersebut terselenggara atas kerjasama SEKNAS FITRA dengan KOMPAK, Sekolah Anggaran Desa ini telah berhasil mendorong peningkatan kapasitas bagi BPD dan juga warga setempat.(12/12/2019).
Salah satu warga setempat, Fitriana, mengaku bermanfaat untuk dirinya dan juga warga, baginya berkat Sekolah Anggaran Desa warga bisa mengetahui apa yang disebut dengan dokumen anggaran “jujur, kami sebelumnya tidak tahu apa itu RPJMDes dan APBDes, tapi setelah ikut Sekar ini kami jadi paham” ungkapnya.
Lanjut Fitriana yang merupakan guru PAUD akhirnya mengetahui bahwa dalam APBDes 2019 ada anggaran untuk insentif guru PAUD
“Awalnya kami buta dan tidak tahu apa-apa, bahkan kami hanya bisa mengeluh, ternyata setelah belajar membedah anggaran Desa, kami menemukan ada anggaran untuk guru PAUD, itulah yang kemudian kita tuntut di Desa” tambahnya.
Sekolah Anggaran Desa ini memang ditujukan untuk melakukan pemberdayaan di Desa agar proses perencanaan penganggaran lebih partisifatif dan inklusif.
Sementara itu Hamdi, Coordinator Program Sekolah Anggaran Desa menegaskan Sekolah Anggaran Desa ini merupakan ruang bagi warga dan Pemerintah Desa untuk belajar dan meningkatkan kapasitas.
“Sekar Desa adalah bagian dari upaya FITRA NTB mewujudkan desa melek anggaran untuk pembangunan yang inklusif dan responsif gender, sebagai alat akuntabilitas sosial yang diharapkan dapat membantu penerima manfaat mendapatkan pelayanan yang lebih baik di desa”tuturnya.
Lebih lanjut Hamdi menerangkan Sekolah Anggaran Desa juga dirasakan manfaatnya bagi kelompok difabel, seperti yang dirasakan oleh Seniwati, Penyandang difabel yang juga merupakan peserta Sekar Desa, baginya Sekar Desa telah membuka pikirannya tentang pentingnya untuk menyentuh hak-hak penyandang difabel dalam anggaran Desa yang selama ini tidak pernah disentuh.
“kedepan kita memang sangat penting menyuarakan hak-hak difabel yang selama ini tidak pernah tersentuh”.imbuhnya.
“selama ini stigma tentang difabel ini kan selalu diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa karena keterbatasannya, tetapi stigma ini harus diubah dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkreatifitas”tutup Hamdi (wldn).
Post a Comment