Sekretaris Nasdem Loteng Dukung Pansus Panggil Bupati
 |
| Sekretaris DPD nasdem Kabupaten Lomboh Tengah.(Bumigoranews.com/ist) |
Bumigoranews.com, (Praya)- Langkah Pansus Covid-19 DPRD Lombok Tengah menghadirkan Bupati untuk dimintai keterangan terkait arah kebijakannya dalam penangangan Covid-19 di Lombok Tengah mendapat dukungan dari Partai Politik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai NasDem Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, hari Kamis 30 Juli 2020 di Praya.
Ahmad menegaskan perlunya kepala daerah memperhatikan apa yang disampaikan oleh pansus agar situasi tidak terjebak pada dugaan-dugaan semata.
"Pansus telah bekerja maraton selama hampir 1,5 bulan ini, tentu banyak temuan yang penting untuk dikonfirmasikan kepada bupati. Apalagi kita ikuti informasinya, bahwa semua OPD tidak ada yang bisa menjelaskan arah kebijakan bupati di pandemi ini kemana? Silakan bupati untuk menjelaskan," tegas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad memastikan bahwa Partai NasDem mendukung DPRD untuk tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, memastikan kerja eksekutif dan pelaksanaan anggaran selalu transparan terbuka.
"Undang-undang telah mengatur hak dan kewajiban parlemen dalam setiap langkah kerjanya, termasuk meminta keterangan kepala daerah terkait kebijakan," cetusnya.
Isu liar tentang beragam hal dalam penanganan Covid-19 di Lombok Tengah memang sudah lama bergulir, terutama di pelaksanaan anggaran seperti masker, sembako, dan sebagainya. Sebagai pemegang kuasa penuh diskresi tunggal di daerah, bupati menjadi satu-satunya pihak yang memegang kendali atas apapun yang dilakukan oleh Pemda Lombok Tengah.
Sekretaris NasDem ini memandang bahwa kekhawatiran beberapa pihak tentang istilah interpelasi itu tidak beralasan. Ia memandang bahwa interpelasi merupakan sebuah hak ruang yang melekat pada diri anggota parlemen sebagai pintu untuk bertanya banyak hal.
"Salah satu contoh, sudah jelas itu Kadis Koperasi bilang bahwa pengadaan masker ternyata bukan bagian dari pemberdayaan UMKM lokal, berarti beda dengan yang selama ini beredar di masyarakat. Ayo tanggapi sama bupati. Bagaimana kita bisa tahu maksud dan tujuan kalau di tanya saja tidak mau? Justru ini mau membantu agar segala sesuatunya menjadi jelas," sergahnya.
Terhadap dinamika yang berkembang terakhir di parlemen, Ahmad menyatakan bahwa jika ada pimpinan DPRD yang menghalangi pansus maka NasDem mendukung dilakukan mosi tidak percaya sama pimpinan DPRD.
"Kok bisa pimpinan menghalangi kerjaannya sendiri, nggak bener itu. Seharusnya jika ada hal yang di rasa tidak pas, taruhlah ada pimpinan yang membela bupati, harusnya itu beradu di paripurna saja. Debatkan itu di depan bupati! Pansus sudah capek-capek kerja, itu hasilnya mau diapakan? Ditertawakan nanti sama masyarakat," tandas Ahmad.
Post a Comment