Dinsos NTB dan Pos Diminta Kolaborasi Perbaiki Data Penerima BLT
 |
| Foto Bersama Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Dinsos Provinsi NTB, dan Samping Kanan Pos Mataram.(Bumigoranews.com/ist) |
Bumigoranews.com, (Mataram) - Pada situasi pandemi covid 19, pemerintah pusat menggelontorkan berbagai macam jenis bantuan sosial yang peruntukkan untuk masyarakat terdampak pandemi covid 19.
Melihat kondisi tersebut, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Iklim Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (LPBI NU NTB) yang bekerjasama dengan salah satu di menggelar Talk Show efesiensi penyaluran BLT di Nusa Tenggara Barat.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, yang diwakili Hj. Ari Muliana menjelaskan berbagai kendala terkait data penerima manfaat dan mekanisme pengumpulan data serta update data terbaru.
"Kementerian sosial melalui pusdatin akan mengolah di dalam sistem namanya sistem pengolahan dengan variabel-variabelnya, jumlah penghasilannya ,dan jumlah tanahnya,"ungkapnya.
Kemudian Dinsos Provinsi NTB menjelaskan sebelum mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan Wali Kota, data yang baru di update akan dikeluarkan oleh Menteri Sosial.
Ketua Lakpesdam PWNU NTB, Jayadi mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian lakpesdam saat pembagian Jariangan Pengaman Sosial (JPS) baik dalam segi penerima manfaat maupun masalah-masalah yang ada dilapangan.
Pada bulan Agustus, Lakpesdam melakukan pemantauan terhadap potensi korupsi dan diskriminasi terhadap penyaluran dari pengaman sosial yang dari presiden dan lembaga termasuk di Kementerian tenaga kerja di NTB.
"Kita fokus pada beberapa bantuan sosial PKH termasuk JPS di kabupaten kota selama periode bulan Agustus sampai bulan Desember," terangnya.
Terkait dengan hasil pantuannya, Lakpesdam PWNU NTB, merekomendasi untuk memperbaiki kualitas data mulai dari periode tahun 2015 sampai tahun 2017 itu belum ada diupdate yang selanjutnya menjadi panduan data untuk kesiap siagaan mengantisipasi program-program sosial masyarakat untuk yang akan.
Sementara itu, Ketua satgas BST 2020 atau manager pemasaran POS Mataram, Kornelius Siprianus Lako, mengungkapkan pihaknya kewalahan saat menerima data dari pemerintah karena sifatnya gelondongan atau belum teratur untuk lansia, disabilitas dan penerima manfaat yang biasa.
"Nggak tahu mana yang lansia mana yang bisa berita mana Yang reguler Jadi tapi tidak tahu mana warga yang istimewa yang memang berhak secara normal yang lansia warga yang bisa berikan kami tidak tahu karena datanya itu datang rombongan Memang betul data untuk satu contoh aja untuk datang tanggal 11 Februari yang hari ini mau dari pusat kr kota Mataram ada 10030 jumlah penerima, " ungkapnya
Ia juga mengatakan, penerima BST langsung diawasi oleh BPKP NTB walaupun banyak publik yang tidak pernah nimbrung untuk mengawasi penyaluran BST melalui POS
"memang kalau untuk pengawasan sendiri Memang kami juga sering di-update oleh BPKP provinsi yang sendiri yang sebagai ketua Satgas untuk Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dengan Lombok Utara sendiri sampai dengan hari tanggal 17 kemarin itu khusus untuk kota Mataram realisasinya kita sudah," terangnya.
Penerimaan BST ini juga dilengkapi dengan aplikasi yang sudah canggih dan tidak bisa dibohongi.
"aturan kita pembayarannya itu memakai aplikasi itu udah udah ada dilengkapi dengan foto penerima ketika dia menerima uang ya Jadi atau tidak ada warga yang sudah terima tapi dia mengaku belum terima kita bisa jadi ada bukti foto diambilnya nanti ada kelihatan di ambilnya di kantor pos terdekat atau di ambilnya di kantor lurah," terangnya.
Pada akhir diskusi, Lakpesdam meminta kepada para pihak seperti Dinas Sosial dan POS Mataram untuk berkolaborasi memperbaiki data demi melayani masyarakat yang memang berkah menerima manfaat.
Post a Comment