Opini:Pemda Terlalu Directive Dalam Menerapkan PPKM
 |
| Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Kota Mataram.(Bumigoranews.com/ist) |
Penulis Rafial Nazir Ketua Cabang PC PMII Kota Mataram
Opini - Indonesia adalah salah satu dari negara yang sampai hari ini masih darurat akan Covid-19, per tanggal 27 Juli 2021 kementrian kesehatan RI menyampaikan perkembangan Covid-19 di Indonesia melalui media sosialnya telah menunjukan jumlah kasus terkonfirmasi positif terus bertambah mencapai angka 3.239.936 kasus dengan 2.596.820 sembuh dan 86.835 meninggal.
Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk melakukan penanganan, mulai dari lockdown, PSBB, vaksinasi dan terakhir ini adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlevel. Baru-baru ini, tanggal 26 Juli 2021 kemarin, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosail, Presiden RI Jokowidodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli-2 Agustus dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakt secara bertahap.
Selain itu, vaksinasi terus dilakukan sebagai langkah penting pemerintah menuju pemulihan nasional dan keluar dari Pandemi juga untuk mencapai kekebalan komunal terhadap penduduk Indonesia termasuk usia 12-17 tahun, dengan target total sasaran vaksin 208.265.720 penduduk di Indonesai, sementara itu update vaksinasi covid-19 yang disampaikan oleh Kementrian kesehatan RI per tanggal 27 Juli mulai dari SDM Kesehatan, Petugas Publik, Lansia, Masyarakat umum dan rentan serta Remaja mencapai di angka 21.86% atau 45.534.183 total vaksin tahap 1 dan baru mencapai angka 9.05 % atau 18.857.251 dari jumlah sasaran nasional.
PPKM dan vaksinasi terus menjadi pembahsan public, tak sedikit dari kalangan Pemuda, masyarakat dan mahasiswa memberikan kritikan terkait proses penerapan PPKM dan juga soal kesiapan pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah target yang sangat banyak sementara kuota vaksin terbatas yang di didistribusikan ke daerah. Daerah NTB sendiri masuk menjadi salah satu wilayah yang terdampak PPKM Darurat bahkan sampai Level 4 di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali, dari 45 Daftar Kota yang yang terkena PPKM Darurat, Mataram menjadi salah satu Kota di NTB yang terdampak, ini menunjukan bahwa trend kasus Covid-19 di NTB khususnya di Mataram terus melunjak.
Vaksinasi di NTB juga terus berjalan melakukan vaksinasi, sebanyak 35.500 dosis vaksin dari kementrian kembali didistribusikan 17 Juli lalu yang diprioritaskan vaksinasi dosis pertama, sementara itu Dikes NTB menyebutkan jumlah vaksin yang telah diterima sebanyak 804.140 dosis, namun dengan adanya tambahan sebanyak 35.500 dosis, maka jumlah vaksin yang telah diterima NTB menjadi 839.640 dosis. Cakupan vaksinasi di NTB hingga selasa, 20 juli 2021 lalu sudah mencapai 16,30 persen atau 550.521 orang untuk dosis pertama dan 6,15 persen atau 207.617 orang dan itu masih sangat jauh dari jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 NTB sebanyak 3.910.638 jiwa.
Di Kota Mataram sendiri untuk dosis pertama sudah mencapai 50,05 persen atau 136.859 orang dan dosis kedua 24,13 persen atau 65.979 orang dari target 70 persen total jumlah penduduk sekitar 450 rabu jiwa, begitupun dengan kabupaten dan kota lain memiliki kendala yang sama soal keterbatasan vaksin akibatnya dampak signinifkan yang terlihat dari dari upaya pemerintah ini sangat kurang.
Dalam hal tersebut, kami sangat menghargai dan mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini menjadi bagus untuk semua elmen masyarkat turut serta membantu pemerintah, polri, TNI, tenaga kesehatan dan relawan lainya dalam bersama-sama melawan kesulitan Bangsa dan Negara, menuju kesembuhan Bumi Pertiwi yang kita cintai ini. Namun, selain dari pada itu sebagai Mahasiwa pemuda dan masayarakat, kami juga perlu menyampaikan pendapat, masukan dan keritikan kepada pemerintah sebagai bagian dari spirit bersama untuk terus bergerak, agar tidak sia-sia APBN, APBD bahkan APBDES untuk melakukan upaya yang sampai hari ini belum ada Nampak kebebasan dari Covid-19 yang kita lihat malah makin darurat dengan angka covid-19 terus meningkat, korban jiwa terus bertambah dan perekonomian makin anjlok.
Vaksinasi dan penerapan PPKM Darurat yang dilakukan hari ini tidak sedikti masyarakat kecil, pelaku UMKM dan PKL merasakan sangat terjerit, keterbatasan mereka dalam menjalankan usaha dan kerja membuat penghasilan merosot bahkan tidak sedikit dari mereka yang terpaksa menutup usahanya, padahal itu adalah satu-satu harapan untuk melanjutkan kehidupan bahkan hanya sekedar untuk mendapat makan.
Kita sadari bersama bahwa ini adalah masalah yang besar, maka pemerintah, TNI dan polri juga tidak bisa melakukan ini bila hanya berdalih sedang melaksanakan tugas negara, sedang berjihad menjaga kesehatan masayarakt, sedang memperjuangkan keselamatan warga, tidak cukup bila hanya bertarung eksistensi dan gila eksistensi. Karna pada dasarnya kita semua seharusnya mengambil peran yang sama. Saat ini adalah bukan lagi berbicara soal siapa yang jadi pahlawan, siapa yang hebat tapi ini adalah dunia kolaborasi, pemerintah mesti mengajak semua komponen masyarakt, pemuda dan mahasiswa untuk bersama menggandeng rakyat menuju apa yang kita harapkan. Pemerintah kerap kali melakukan kebijakan tanpa memerhatikan dampak yang terhadap rakyat kecil, seharusnya sebagai pemimpin dan harapan rakyat harus tetap membumi dengan membawa dirinya sebagai rakyat yang masih jauh dari kata sejahtera, masih jauh dara keselamatan, masih jauh dari jaminan social yang jarang tersentuh oleh tangan pemerintah.
Proses vaksinasi yang dilakukan secara masal beberapa hari yang lalu di RSUD Provinsi NTB dan sejumlah titik di puskesmas di Kota Mataram bahkan di epicentrum mall Mataram menyadarkan kita bahwa, sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, namun kurangnya keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik, perintah menuntut masayarakat harus melakukan vaksinasi bahkan sertifkat vaksinasi dijadikan sebagai syarat wajib dalam beberapa persoalan tentang administrasi termasuk perjalana dan aktifitas rakyat lainnya, dampaknya tidak sedikit masyarakat ingin melakukan vaksinasi hanya untuk kepentingan terpenuhinya syarat untuk melakukan perjalanan dan akses lainnya, tidak lagi soal kepentingan kesehatan, aktibatnya antrian panjang Nampak seperti penonto konser band ternama, tidak lagi memerhatikan jarak, prokes dispelekan dan itu bisa berdampak makin melunjaknya kasus Covid-19.
Dalam hal ini, pemerintah daerah, kota mau kabupaten di NTB terlihat terlalu Directive dalam melaksanaka PPKM Darurat Level 4 ini, hanya mengikuti pemerintah pusat tanpa mengetahui kondisi grassroot, dalam vaksinasi ini contohnya, hanya mengikuti arahan Presiden lalu kemudian diterapkan tanpa ada susuan pola yang tepat. Padahal yang bisavdiakukan juga adalah dengan menggandeng tokoh masayarkat dan kelompok strategis lainnya, selain mengaktifkan puskesmas atau pukesdes yang ada di tiap-tiap desa. Itu dapat dilakukan, di perkotaan yang paling didengar oleh masyarakat misalkan ditataran bawah di permuahan atau lingkungan ada RT dan RW yang bisa diajak kerjasama untuk melakukan vaksinasi dor to dor di lingkungan perumahan, sembari melakukan sosialisasi terbatas soal Vaksin sehat dan halal serta tidak membahayakan, karena tidak sedikti warga sampai hari ini yang masih tidak percaya terhadap vaksin dan tidak mau divaksin. Jangan sampai PPKM ini tidak menunjukan hasil yang maksimal, agar pemerintah tidak meluluk tebarkan banyak bansos tapi masyarakt miskin terlantar tidak bisa makan masih banyak.
Post a Comment