APPM NTB Geruduk Dikbud NTB, Dana Afirmasi Jadi Sorotan
 |
| Masa Aksi dari APPM NTB menggelar Aksi di Depan Kantor Dikbud NTB. (bumigoranews.com/ist) |
Mataram,-Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di demo massa yang menamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Masyarakat Nusa Tenggara Barat (APPM-NTB). Masa aksi menilai banyak persoalan Pendidikan NTB yang belum diselesaikan oleh DIKBUD NTB sebagai perpanjangan tangan dari sekolah umum berlabel negeri di NTB.
Salah satu massa aksi, Herman menyampaikan bahwa Pendidikan merupakan salah satu investasi penyumbang terbesar bagi pendapatan negara maupun daerah, tetapi jangan jadikan pendidikan sebagai ladang bisnis untuk memperkaya diri oknum pejabat yang tak bermoral, sebagai contoh permaenan terstruktur anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah.
Lebih lanjut, menurutnya dana bos afirmasi dan kinerja atau pembelian tablet ini ada Indikasi penetuan salah satu merk barang dan salah satu pengusaha yang dilakukan oleh oknum pejabat Dikbud NTB, inisial FZ dari Kabid SMA dan inisial IRW oknum PPK PKLK.
Anggaran untuk bidang SMA/SMK sekitar kurang lebih 34 M, yang ada indikasi permaenan yang terstruktur oleh para oknum yang di dalam Peraturan Menteri diatur bahwa pembelanjaan itu dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah yang dibentuk oleh panitia bos sekolah masing-masing.
"Yang diperbolehkan belanja itu Kepala Sekolah atau bendahara dana BOS yang memiliki akses untuk melakukan pembelanjaan secara online, tetapi ada oknum pejabat yang mengkoordinir seluruh kepala sekolah dan bendahara dana BOS untuk melakukan pembelian secara satu pintu,"ungkap Herman Kordinator Masa Aksi saat diwawancarai di Mataram. Rabu, 8/11/21.
Selain itu Ruslan masa Aksi juga menyoroti kegiatan Sabtu Budaya yang dimotori oleh Dikbud NTB yang juga terindikasi bermasalah.
"640 sekolah yang tersebar di seluruh wilayah NTB, diminta tanggungan untuk mensukseskan agenda Sabtu Budaya tersebut,"sebut Ruslan.
Sehingga kata Ruslan, masing-masing sekolah menanggung 20 sampai 30 Juta rupiah per sekolahnya.
Sementara itu, Fadhil Dahlan selaku Koordinator Umum APPM-NTB, menjelaskan ada tiga pokok masalah yang menjadi tuntutannya yakni dana bos afirmasi dan kinerja 2019-2020 (pembelian tablet) senilai 34 Milyar oleh oknum di Dikbud NTB yang tidak memberikan kuasa penuh kepada sekolah-sekolah SMA/SMK Negeri di NTB.
"Berlanjut ke pengadaan 11 unit kapal sebagai project di Dikbud NTB di tahun 2018 dengan kurang lebih anggaran 24 M, ini terindikasi tidak sesuai spesifikasi,"tutup Fadhil.
Post a Comment