Jelang Rakerda PKC PMII Bali Nusra, Sekda NTB Ajak Program-Programnya dapat Diturunkan Ke Masyarakat
 |
| Foto Bersama PKC PMII Bali Nusra Dengan Sekda Provinsi NTB Saat Melakukan Audiensi.(Bumigoranews.com/ist) |
Mataram,- Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Bali Nusra Sekretaris melakukan audiensi ke kantor Pemerintah Provinsi NTB. Jumat, 05/08/2022.
Pada kunjungannya PKC PMII Bali Nusra di temui Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi diruang rapat Sekda NTB.
Pada kesempatan itu, Sekda mengajak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) NTB untuk dapat mengedukasi masyarakat, terkait permasalahan stunting, perdagangan orang, pernikahan dini dan lain sebagainya.
"PMII harus bergerak, edukasi ibu bapak sanak saudara kita agar terhindari dari berbagai permalahan yang ada disekitar masyarakat, seperti maraknya kasus stunting yang akar mulanya dari pernikahan dini yang harus dicegah, hadirnya PMII ditengah masyarakat tentu dapat mengedukasinya," tutur Sekda.
Ia juga berpesan agar setiap program - program kerja dari PMII dapat turun langsung ke masyarakat. sehingga berbagai permaslahan dapat diselesaikan dari hulu ke hilir, jangan lagi ada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal, banyaknya masyarakat yang masih menggunakan calo.
"Jangan sampai hal - hal seperti ini kita diamkan, termasuk masyarakat yang pergi menjadi tenaga kerja ilegal tanpa prosedur yang jelas. Inilah yang menjadi masalah, baik musibah kecelakaan di perjalanan, diperlakukan tidak senonoh di tempat kerja, tidak dapat perlindungan karena diluar jangkauan jalur-jalur resmi pemerintah," ungkap Miq Gite.
Disamping itu, Miq Gite memberikan apresiasi dan dukungan terhadap PMII yang akan mengikuti Seminar Nasional oleh Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC) Bali Musa Tenggara yang akan dilaksanakan pada 14-16 Agustus di Denpasar Bali.
Sekretari Umum PMII NTB, Muhammad Faozan berharap agar PMII dan Pemerintah Daerah dapat terus bersinergi dalam melakukan penanggulangan stunting, pernikahan dini maupun perdagangan orang.
"Kita berharap kesinambungan PMII, Stakeholder terkait dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi pernikahan dini maupun stunting ini kita bersinergi dalam upaya penanggulangan hal tersebut," tutupnya.
Post a Comment