BAWASLU Lombok Barat Mengajak Semua Pihak Gotong Royong Mencegah Pelanggaran Pemilu
 |
| BAWASLU Lombok Barat Bersama OKP Menandatangi MoU Kerja Sama Pencehan Pelanggaran Pemilu. (Bumigoranews.com/ist) |
Lombok Barat,- Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Lombok Barat telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lombok Barat, khususnya Front Mahasiswa Lombok Barat (FM LOBAR). Acara penandatanganan MoU tersebut berlangsung pada Jumat, 8 Desember 2023, di aula kantor BAWASLU Kabupaten Lombok Barat.
Dalam acara tersebut, hadir ketua OKP Lombok Barat, termasuk Pemuda Muhammadiyah, Front Mahasiswa Lombok Barat, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lombok Barat, Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), dan Komunitas Partisipasi Publik.
Dalam MoU yang ditandatangani oleh Ketua BAWASLU Kabupaten Lombok Barat, Rizal Umami dan ketua OKP sebagai pihak kedua, dijelaskan bahwa keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam menguatkan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dasar kerjasama tersebut mencakup Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, dan beberapa peraturan lainnya terkait pengawasan pemilu.
Tujuan dari perjanjian kerjasama ini antara BAWASLU Kabupaten Lombok Barat dan OKP, khususnya FM LOBAR, adalah untuk meningkatkan dan menguatkan pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu Serentak Tahun 2024. Beberapa poin fokus kerjasama mencakup pengawasan partisipatif, pengawalan tahapan Pemilihan Umum, pencegahan pelanggaran, dan peningkatan literasi pengawasan Pemilu di Kabupaten Lombok Barat.
Pasal 4 dari MoU tersebut menjelaskan hak dan kewajiban, di mana BAWASLU Kabupaten Lombok Barat akan melibatkan OKP Kabupaten Lombok Barat dalam agenda pelatihan dan program pengawasan partisipatif. Harapannya, kerjasama ini akan menghasilkan peningkatan pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan mengurangi pelanggaran yang terjadi pada pemilu tersebut.
Ketua BAWASLU Lombok Barat, Rizal Umami, menyampaikan bahwa “BAWASLU memiliki norma dan diksi yang berbeda, sehingga melahirkan anggota yang berbeda pula, mulai dari kabupaten hingga PTPS (Tempat Pemungutan Suara)”Jelasnya ketua BAWASLU Lombok Barat, Rizal Umami.
Rizal Umami mengakui keterbatasan jumlah pengawas TPS, namun ia menekankan bahwa kolaborasi dengan Organisasi Kemasyarakatan Politik (OKP) dan masyarakat umum dapat memberikan dukungan yang cukup untuk tugas pengawasan.
“Kami berharap dengan kolaborasi dengan OKP dan Masyarakat dapat memberikan Pengawasan yang cukup untuk pemilu tahun 2024” Tuturnya.
tak hanya itu, Rizal Umami juga mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mencegah pelanggaran pemilu. “mencegah adalah tugas bersama, dan jika proses pencegahan sudah dilakukan namun masih terdapat kesalahan, BAWASLU akan menjalankan Sistem Penanganan Pelanggaran Administratif (Smes)”Ungkapnya.
Rizalpun menyebutkan bahwa pemilu saat ini berbeda dengan pemilu tahun 2019 karena adanya perkembangan teknologi. Ia mengakui sulitnya untuk mengawasi teknologi tersebut dan mencoba mencari solusi untuk tetap efektif dalam pengawasan.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas BAWASLU Lobar, Samsul Hadi, menekankan peran besar pemuda dalam pemilu.
“Pemuda dianggap lebih cepat dalam menyampaikan informasi kepada sekitar dan diharapkan dapat aktif sebagai pemantau pemilu.
Disisi yang sama Samsul Hadi menyoroti pentingnya kerjasama dengan pemuda, dan menegaskan bahwa kerjasama ini diperlukan untuk memastikan pemuda memiliki kepedulian terhadap pemilu.
“Pemantau pemilu diharapkan dapat memberikan informasi awal yang penting dalam pemilu 2024”Harapnya (tar).
Post a Comment